Guna meningkatkan kualitas peranan pegawai sebagai pelayan publik, Badan Perpustakaan dan Arsip (BPAD) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Tertib Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Dinamis BPAD dan KPAK tahun 2012. Kegiatan bimbingan teknis yang berlangsung selama tiga hari mulai Senin (4/6) sampai dengan Rabu (6/6) ini diikuti oleh 60 peserta yang merupakan kepala subbagian/subbidang di lingkungan BPAD dan KPAK beserta staf terutama yang bertugas sebagai tenaga ketatatusahaan. Bertempat di lt. 2 Gedung Depo Arsip Pulomas, Kompleks Gudang Induk Provinsi DKI Jakartam Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Pulogadung Jakarta Timur, Kegiatan Peningkatan Tertib Pengelolaan Ketatausahaan ini dibuka oleh Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dr. H. Maman Achdiyat, M.M.

Kepala BPAD pun melanjutkan bahwa saat ini dapat dikatakan sebagai masa transisi karena terdapat dua paradigma dalam pengelolaan kerasipan. Yang pertama adalah paradigma lama sesuai dengan UU kearsipan tahun 1971 yang walaupun sudah tidak berlaku seiring dengan diberlakukannya UU No. 43 tahun 2009 namun masih dijadikan acuan oleh Pemprov. DKI Jakarta bagi pedoman pengelolaan kearsipan khususnya dalam bentuk Peraturan-Peraturan Gubernur tentang Arsip yang terbit sebelum tahun 2009. Dan yang kedua adalah paradigma baru pengelolaan kearsipan yang sesuai dengan UU No. 43 tahun 2009 dan PP No. 28 tahun 2012 sebagai aturan pelaksanaannya. Kedua paradigma ini dalam masa transisi saat ini perlu untuk diketahui dan dipelajari karena di lingkungan Pemprov. DKI seperangkat regulasi lama masih berlaku sebelum ada penggantinya.

Sementara itu untuk materi yang akan diberikan kepada dalam Kegiatan ini antara lain adalah organisasi kearsipan Dinamis, prosedur pengelolaan surat, tata naskah dinas, kode klasifikasi dan tata simpan arsip, teknis pengisian perbal, dan sarana kearsipan dinamis. Selain teori peserta juga akan diberikan latihan praktik sesuai dengan materi yang diberikan. Materi pelatihan diberikan oleh narasumber yang berasal dari Biro Umum, Biro Hukum, Dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Provinsi DKI Jakarta. (agung)